Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Bekasi, Slamet Supriadi mengatakan bahwa kehadiran dari tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korpsugah) KPK dalam rapat kerja bersama di nilai sebagai langkah yang sangat bagus dan positif dalam mendukung Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk pengamanan aset daerah.
“Kita sangat berterima kasih kepada KPK untuk dukungan nya kepada Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam upaya pengamanan aset daerah,” ujarnya di wawancarai
Dalam rapat koordinasi bersama KPK, jelas Slamet, BPKD mengundang SKPD seperti Disperkimtan, DPTSP dimana ada arahan yang di berikan agar untuk tidak bermain main terhadap aset daerah yang menjadi kewajiban dari pengembang dalam hal ini berupa fasos dan fasum.
“Jadi pengembang tidak boleh lagi nakal dan bermain main terhadap aset daerah, kalau memang itu menjadi kewajiban di tulis saja itu kewajiban kepada pemerintah daerah,”kata dia
Nantinya pengembang mana saja yang dianggap sudah menyerah terimakan aset fasos fasumnya kepada Disperkimtan harus dilaporkan kepada BPKD sebagai progres pencapaian kinerja penarikan aset yang dilakukan,”lanjutnya
Untuk aset yang belum di serah terimakan, tambah Slamet nanti ada tim percepatan untuk memprosesnya bersama inspektorat melakukan pensertifikatan. Langkah ini di upayakan sebagai tindak lanjut penyelamatan aset yang di tarik dari pengembang bisa berjalan sesuai dengan arahan yang di berikan tim Korsupgah KPK.
“BPKD berkoordinasi dengan Korsupgah KPK dalam menangani masalah aset fasos fasum yang menjadi kewajiban pengembang, terutama yang sudah puluhan tahun tidak ada laporan kewajibannya kepada pemerintah daerah,”pungkas dia. (*)