Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi mengingatkan hingga kini masih banyak jabatan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang kosong. Jika terus dibiarkan, dikhawatirkan akan berdampak pada roda pemerintahan.
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi Ani Rukmini mengatakan, masalah kekosongan jabatan di lingkup Pemkab Bekasi menjadi persoalan klasik. Karena kondisi ini seringkali terjadi, khususnya di Kabupaten Bekasi.
“Haleharusnya ini perlu dibenahi dengan segera oleh Pj Bupati Bekasi yang sekarang,” ucapnya.
Menurut dia, kekosongan jabatan ini secara tidak langsung mengisyaratkan tugas dan fungsi dari Badan Kepegawaian daerah tidak berjalan dengan optimal.
“Ini dalah kondisi yang memprihatinkan, terjadinya kekosongan lebih dari tiga bulan, sistem kepegawaian tidak berjalan secara objektif dan profesional berganti dengan kebijakan-kebijakan yang mengalahkan sistem yang ada,” ungkapnya.
Ani meminta Penjabat Bupati Bekasi lebih peduli dengan persoalan kekosongan jabatan di sejumlah OPD. Karena jika dibiarkan berlarut-larut akan menimbulkan masalah lainnya.
Dia yakin persoalan kekosongan jabatan ini akan selesai jika ada keingingan untuk membenahinya. Namun dengan catatan, harus menempatkan personal yang sesuai dengan jabatan yang kosong saat ini.
“Pj bupati secara aturan berasal dari seorang birokrat, tentu seharusnya diharapkan lebih concern dalam pengelolaan kepegawaian dengan menempatkan SDM yang sesuai pada posisi-posisi yang kosong selama ini,” katanya.(adv)