Untuk menggerakkan roda perekonomian ditengah pandemi Covid -19, Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bekasi harus optimis dalam mencapai target Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2020. Hal itu dikemukakan oleh Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi Dra.Hj.Ani Rukmini,M.I.Kom. Kendati menurut Ani pasti ada target-target Bapenda yang tidak terpenuhi sehingga PAD menurun di tengah situasi pandemi Covid-19.
“Hal ini adalah sebuah resiko yang sangat bisa dimaklumi, karena ekonomi di masyarakat tidak bergerak, justru kita lagi mengeluarkan anggaran untuk masyarakat,” kata Ani Rukmini.
Tentu juga, lanjut dia juga memaklumi bahwa PAD saat situasi pandemi Covid-19 dari sektor pajak dan retribusi daerah akan berkurang. Misalnya, pendapatan dari sektor pajak hiburan, pajak restoran hingga perhotelan diprediksi menurun karena sepi pengunjung karena adanya penutupan sementara dengan diterapkannya Pembatasan Soasial Berskala Besar (PSBB).
Menyikapi langkah-langkah yang harus dilakukan Bapenda dalam meningkatkan PAD di masa pandemi ini, Rukmini mengatakan jenis pendapatan daerah itu banyak itemnya. Menurut dia, harus dievaluasi dulu, apakah ada penunggakan atau tidak.
“Dalam situasi pandemi Covid-19 bukan upaya mendongkrak PAD, tapi bagaimana Pemerintah memberikan pelayanan agar menyehatkan ekonomi masyarakat, karena hukum pajak kan begitu. Bukan hanya ngambil, tapi bagaimana menyehatkan tunas-tunas baru agar kemudian jadi potensi pajak. Kondisi masyarakat seperti ini harus direfresh, disehatkan dan dikuatkan sehingga pada akhirnya bisa memetik hasilnya,” ungkapnya.
Ada kebijakan Bapenda Kabupaten Bekasi dengan pembebasan denda pajak kepada masyarakat, Rukmini mengatakan, selama itu untuk kepentingan masyarakat dan ada regulasi membebaskan pajak, saya setuju,” imbuhnya.
Dia mengatakan, jika target pendapatan di tahun 2020 tidak terealisasi, Rukmini berharap ada hal-hal strategis yang
dilakukan untuk menyehatkan kembali kondisi perekonomian. Tentunya, hal ini tidak bisa hanya dilakukan sendiri oleh Bapenda, karena Bapenda sifatnya hanya memungut.
“Harus melibatkan perangkat-perangkat dinas lain, bagaimana membangkitkan sektor ekonomi dari UMKM. Kemudian menggairahkan pertaniannya. Bagaimana menggairahkan sektor perdagangan, yah seperti itu. Kalau saya lihat titik kelemahan pemerintahan ini, itu tadi masalah bagaimana mesin birokrasi pemerintahan itu bisa berjalan efektif dengan ada upaya-upaya sinergi antara perangkat daerah, itu yang harus dilakukan,” ungkapnya.
Adapun yang perlu diperbaiki pihak Bapenda, menurut Rukmini adalah terkait adanya penunggakan pajak. Seperti, masalah tanah dan aset-aset yang belum memiliki legalitas, tapi bukan aset daerah melainkan masyarakat yang memiliki aset tanah dan belum membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
“Sebenarnya poin yang dilakukan sudah ada, antara lain dengan memutihkan yang disampaikan dari glondongan piutang pemerintah dari uang yang nggak masuk coba dilakukan klasifikasi mana itu betul-betul yang masyarakat juga nggak mungkin bayar dan mana yang bisa bayar. Pada akhirnya masyarakat yang tidak mampu, dilakukan pemutihan. Kemudian upaya lain seperti taving box di rumah makan dan hotel agar pajaknya langsung bisa ketarik. Tapi kan situasinya langsung Covid, akhirnya efektivitas strategi-strategi yang dijalankan juga nggak berjalan,” tutup Rukmini.(*)
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi Dra.Hj.Ani Rukmini,M.I.Kom.(Ist)
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi Dra.Hj.Ani Rukmini,M.I.Kom.(Ist)